Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mengklarifikasi rencananya melakukan ekspor benih lobster, yang sudah dilarang oleh Menteri KKP sebelumnya, Susi Pudjiastuti.

Komisi IV DPR RI sudah mewanti-wanti Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo soal ekspor benih lobster sebelum dia ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kalangan dewan mendorong pemerintah agar menghentikan kebijakan ekspor benih lobster yang menyebabkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dua tersangka lain dari kasus ekspor benih lobster dengan tersnagka Edhy Prabowo diminta menyerahkan diri.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, Edhy akan menjalani pemeriksaan perdana di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Pemeriksaan itu untuk melanjutkan proses administrasi dan penyidikan yang sebelumnya tertunda.

Dua tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan izin ekspor benih lobster,  Andreau Pribadi Misanta (APM) sebagai Stafsus Menteri KKP dan Amril Mukminin (AM) pihak swasta, secara kooperatif telah menghadap penyidik KPK pada Siang hari, pukul 12.00 WIB.

Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar mengatakan, surat pengunduran diri telah ditandatangani oleh enteri Edhy. Dimana, surat tersebut pun sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri angkat bicara soal pernyataan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Pandjaitan.

Deputi Penindakan KPK, Karyoto mengatakan pihaknya akan mengusut keterlibatan Ngabalin jika ada tracking aliran dana yang masuk kedalam kantongnya terkait kasus ini.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, pihak-pihak tersebut antara lain, pihak Pebankan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).